Islam Politik dan Pemikiran M. Natsir

Oleh: Subandi Rianto[1]

Ada satu paradigma penting dalam memandang perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Membedakan “islam politik” dan “politik islam” menjadi dasar untuk menarik benang merah pemikiran cendekiawan muslim Indonesia. Islam politik menurut sarjana barat diasosiasikan sebagai elemen atau golongan tertentu yang beragam Islam serta dinamis dalam melakukan pergerakan politik di Indonesia. Sementara politik Islam lebih diidentifikasikan langkah-langkah nyata umat Islam dalam berpartisipasi dalam politik negara. Salah satunya dengan mempengaruhi pembentukan dasar negara, membentuk partai politik serta menjadi anggota kabinet pemerintahan. Pemikiran Politik Islam di Indonesia dapat ditelaah dalam anatomi pemikiran Sayid Qutb, Soekarno, Muh. Natsir, Azyumardi Azra serta Nurcholis Madjid.

          Salah satu perdebatan mendasar mengenai Islam politik dan politik Islam adalah mengenai partisipasi agama dalam bernegara. Perdebatan klasik antara Soekarno vs Natsir hanya berputar pada supremasi agama terhadap kehidupan bernegara. Soekarno lebih “nasionalis” dgn mengatakan agama hendaknya dipisahkan dari kehidupan bernegara untuk menjaga perkembangan demokrasi. Sementara Natsir terlihat lebih “fundamentalis” dengan mengatakan bahwa agama menyatu dalam kehidupan bernegara. Akar pemikiran Natsir lebih dipengaruhi pemikiran Sayid Qutb yang berbicara masalah kesempurnaan agama Islam (syumuliyatul Islam).

          Periodisasi sejarah dalam masa perdebatan Soekarno vs Natsir juga turut berpengaruh. Sidang konstituante yang berlarut-larut, kuatnya pengaruh Komunisme dan Sosialisme serta pembentukan partai-partai politik Islam. Gagasan pemikiran Natsir terlihat lebih liat, Natsir yang seorang ulama dan kolumnis media kemudian mendirikan DDI untuk meneruskan perjuangan politik islamnya setelah Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah. (Masyumi membubarkan diri sebelum dibubarkan oleh pemerintah). Sementara ide Soekarno soal sekularisasi juga diteruskan oleh para pemikir selanjutnya.

          Era orde baru, peran politik Islam mengalami peminggiran luar biasa. Ide-ide politik Islam dibonsai, DDI dipersempit ruang geraknya serta mengalami stagnanisasi luar biasa. Di paruh 1990-1998 gerakan pemikiran Islam politik mulai berkembang dengan munculnya gerakan dakwah yang masyarakat menyebutnya sebagai gerakan Tarbiyah. Gerakan inilah yang kemudian menjelma menjadi partai politik serta mengalami kebangkitan di era paska reformasi. Garis pemikiran Natsir merupakan gagasan pemikiran Mursyid Amm Ikhwanul Muslimin yang kemudian berkembang pesat di Indonesia. Gagasan ini juga mendapat sambutannya dengan gagasan lain seperti kemoderatan Islam Nur Cholis Madjid, Syafii Maarif dan Azyumardi Azra. Cendekiawan terakhir lebih banyak berbicara pembedaan antara Arabisasi dan Islamisasi. Salah satu poin penting diskusi politik Islam.