Edukasi Pemilih Pemula

Oleh: Subandi Rianto, S.Hum

            Ketua KPU RI, Husni Kamal Malik menyatakan bahwa jumlah pemilih pemula dalam DPT mencapai sekitar 30% dari total jumlah pemilih. Jumlah tersebut mencapai 187 juta orang atau sepertiga dari daftar pemilih tetap yang masih terus disempurnakan. Banyaknya pemilih pemula dalam pemilu tahun depan menimbulkan secercah harapan. Ditengah merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi negara seperti DPR, Partai Politik hingga penegak hukum. Hadirnya pemilih pemula bisa memberikan warna baru dalam perubahan demokrasi lima tahun mendatang.

            Harapan tersebut pantas ditimbulkan. Karena pemilih pemula akan ikut menentukan wajah-wajah baru wakil rakyat kedepan yang duduk di Senayan. Mereka juga akan menentukan para calon presiden yang diusung partai politik dalam memerintah republik ini lima tahun mendatang. Namun, harapan tidak akan mungkin terealisasi tanpa disertai usaha untuk mendidik  para pemilih pemula agar cerdas dalam memberikan suaranya di bilik suara.

            Mayoritas para pemilih pemula adalah wajah-wajah baru atau polos dalam berpolitik. Kepolosan ini bisa menimbulkan sikap apatisme tatkala melihat birokrasi negara semakin bobrok. Namun, disisi lain kepolosan mereka akan berubah menjadi hal kritis manakala masyarakat dan pemerintah bisa mengedukasi. Salah satu penyebabnya adalah, sebagian para pemilih pemula merupakan orang-orang terdidik yang duduk di pendidikan menengah keatas.

            Ada beragam edukasi yang bisa disampaikan kepada para pemilih pemula. Terutama mengenai kesadaran aktif dalam pemberian suara di setiap pemilihan umum. Setiap tahun, semenjak Republik Indonesia mengadakan pemilu untuk pertama kalinya di tahun 1955. Hingga pemilu terakhir 2009 partisipasi masyarakat selalu turun. Komisi Pemilihan Umum RI mencatat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif 1999 mencapai 90%. Namun kemudian perlahan-lahan anjlok drastis menjadi 71% pada pemilu legislatif 2009.

            Edukasi kedua meliputi pemberian suara kepada calon wakil rakyat. Pemilih pemula perlu dipahamkan bahwa segala politik uang, suap menyuap, gratifikasi dan segala bentuk kecurangan dalam pemilu bisa merusak demokrasi itu sendiri. Politik uang hanya akan meminggirkan orang-orang bermoral dari sistem pemerintahan kita. Sementara mereka minggir, negara dikuasai oleh orang-orang serakah yang bekerja untuk kepentingnnya sendiri.

            Edukasi ketiga meliputi visi para wakil rakyat, rekam jejak perjuangannya. Segala hal mengenai visi dan rekam jejak wakil rakyat dapat ditelusuri dalam laman KPU pusat ataupun KPU daerah. Salah satu kelebihan pemilih pemula 2014 merupakan generasi digital yang akrab dengan dunia internet. Maka, tidak salah mendidik mereka untuk aktif menelusuri laman KPU, Partai Politik hingga berita yang bertebaran di dunia maya.

            Edukasi keempat meliputi dorongan kepada pemilih pemula menjadi peserta pemilu aktif dan kritis. Bisa dibuktikan dengan bergabung dalam relawan demokrasi, organisasi pemantau pemilu, jaringan media, atau jaringan aktivis antikorupsi. Keterlibatan aktif pemilih pemula bisa memberikan pencerdasan baru kepada masyarakat. Selain itu mampu mendorong pemilih lainnya untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Tugas Besar Partai Politik

            Besarnya jumlah pemilih pemula juga menjadi tanggung jawab partai politik untuk melakukan edukasi. Partai politik jangan hanya menjadikan pemilih sebagai pendulang suara semata. Namun bisa melakukan pendidikan politik bagi pemilih, terlebih calon konstitutennya. Pendidikan politik dilakukan agara pemilih bisa berperan aktif dalam penyelenggaran pemilu. Peran aktif bisa meliputi menghadiri sosialisasi calon legislatif, mengkritisi rekam jejak, serta memahami tujuan ideologi partai politik secara mendalam.

            Pendidikan politik yang dilakukan partai akan mampu mendorong terciptanya iklim demokrasi yang bersih. Manakala pemilih pemula semakin cerdas dalam menentukan pilihan. Terbuka untuk melakukan kritik dan mengenal ideologi partai secara mendalam. Segala politik uang dan kecurangan dalam pemilu bisa diminimalisir. Semakin cerdas pemilih dalam pendidikan politik, maka harapan untuk terciptanya pemilu yang bersih akan tercapai.

            Pendidikan politik semakin penting. Tatkala partai politik dinilai gagal melakukan kaderisasi kader. Terbukti dengan semakin banyaknya kader-kader partai tersangkut kasus korupsi. Atau jabatan-jabatan publik yang diduduki kader prematur. Fenomena kegagalan kaderisasi biasanya diikuti dengan maraknya praktek jual beli suara serta politik uang. Dengan memperbesar porsi pendidikan politik bagi pemilih pemula. Partai politik mendapat dua keuntungan. Pertama, ikut serta mendorong terciptanya pemilih yang cerdas dalam berpolitik. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik bisa meningkat kembali karena usaha-usaha pendidikan politik yang cerdas tersebut.

Hingga akhirnya pekerjaan rumah besar ini tidak menjadi tanggung jawab KPU saja. Karena tangan-tangan jangkauan KPU terbatas. Sementara persebaran pemilih pemula berada dimana-mana. Menjadi tugas kita, para aktivis, media, mahasiswa serta fungsionaris partai politik untuk terus-menerus mengedukasi pemilih pemula agar bisa menjadi bagian perubahan bangsa kedepan melalui penyelenggara pemilihan umum 2014.